부산대학교 도서관

Penelitian ini mempelajari model hak guna air (HGA) dan model insentif / disinsentif bagi daerah otonom kabupaten yang diformulasikan berdasarkan kondisi tataguna lahan dan karakteristik alamiah daerah aliran sungai (DAS). Tujuannya untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pengelolaan SDA secara keseluruhan DAS. Karena air merupakan komoditas yang vital dan esensial serta rawan konflik dalam kehidupan manusia, model HGA pada masing-masing daerah otonom didasarkan atas ketersediaan air pada setiap kabupaten/kota berdasarkan hujan rata-rata tahunan yang jatuh pada wilayah kabupaten/kota (daerah otonom) dikurangi debit minimum untuk menjaga kelestarian biota sungai. Model insentif/disinsentif didasarkan pada parameter sisa HGA suatu daerah otonom yang dapat dimanfaatkan oleh daerah otonom lainnya. Parameter tersebut dalam model diinterpretasikan sebagai koefisian manfaat (Cm), koefisien sisa (Cs), dan koefisien bobot (Cb). Besarnya insentif bagi kabupaten surplus air adalah perkalian dari koefisien-koefisien tadi dengan jumlah pendapatan daerah seluruh DAS (hasil hak guna usaha air). Simulasi model pada DAS Cimanuk, menunjukan Kabupaten Garut, Sumedang, dan Majalengka memiliki HGA lebih besar dari jumlah pemakaiannya (surplus), sedangkan kabupaten Indramayu mengalami kekurangan (defisit). Kelebihan air dari 3 (tiga) kabupaten tersebut dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan air di kabupaten Indramayu, juga untuk kabupaten Cirebon dan kota Cirebon sebagai tetangga terdekat. Daerah yang mendapat insentif pada DAS Cimanuk, adalah kabupaten Garut, Sumedang, dan Majalengka, dan yang mendapat disinsentif adalah kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon. Upaya konservasi seperti perubahan pola tata guna lahan dan pembangunan waduk seperti waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, sangat berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan masing-masing daerah otonom. Model insentif bermafaat untuk mengatur pembagian peran dan bagi hasil pajak antara propinsi dan kabupaten didalam DAS.